Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Untuk mewujudkan tata kelola sistem perencanaan yang berkualitas, partisipatif,
akuntabel dan konsisten diperlukan rencana aksi sebagai instrumennya.
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa formulasi kebijakan dalam bentuk perencanaan ketika memasuki tahapan implmentasi kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk rencana aksi. Dalam matrik rencana aksi akan semakin jelas tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang menjadi pedoman setiap individu sehingga pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi bisa diwujudkan. Oleh karena itu rencana aksi yang sudah diprogramkan hendaknya bisa diwujudkan dan dipedomani karena di didalam matrik rencana aksi tergambar dengan jelas program,kegiatan, output, input, outcome, benefit dan impact serta waktu pelaksanaan sehingga sudah semakin jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam mengimplementasi program kegiatan. Uraian rencana aksi tersaji dalam matrik berikut ini
Link Dokumen Rencana Aksi TA. 2021